Dari 350 Aplikasi ke Satu Platform, Pemkot Makassar Andalkan Data untuk Pelayanan Publik
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran usai pertemuan di Makassar, Senin (21/9/2026). Foto dokumentasi. (Foto: KilasNews (kilasnews.id))MAKASSAR, TERASBERITA.NEWS – Pemerintah Kota Makassar menyatukan sekitar 350 aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu platform digital bernama Lontara Plus. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bertumpu pada data.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan hal itu saat menjadi narasumber bagi Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026), seperti dirilis PPID Kota Makassar.
Menurut Munafri, ratusan aplikasi itu sebelumnya berjalan terpisah. Kondisi tersebut mendorong Pemkot membangun satu platform terpadu agar pelayanan, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja lebih terintegrasi.
Melalui Lontara Plus, warga dapat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan. Perangkat daerah dituntut merespons dengan cepat.
“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.
Dalam paparan bertema “Kota Makassar sebagai Smart City” itu, Munafri juga menyampaikan sejumlah indikator. Pertumbuhan ekonomi Makassar disebut 7,04 persen, Indeks Pembangunan Manusia 85,66, dan tingkat kemiskinan 4,24 persen berdasarkan data BPS yang dipaparkannya.
Penguatan data menjadi perhatian Pemkot sejak pertemuan Munafri dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Makassar, Senin (21/9/2026). Saat itu, Munafri didampingi Kepala Dinas Kominfo Muhammad Roem, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, dan Kepala Bapenda Andi Asminullah.
“Dasar-dasar dari pola pengambilan keputusan di Pemerintah Kota, angka-angka yang harus kita perbaiki kan data-data statistik, data-data BPS,” katanya kala itu, dikutip Suara Indonesia.
Ia menegaskan data tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. “Kita ingin memastikan data tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.
Pos terkait
