Pemkot Makassar Perkuat SDM Statistik, Dorong Pengambilan Kebijakan Berbasis Data
MAKASSAR, TERASBERITA.NEWS — Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara dalam memahami, mengolah, dan menginterpretasikan data statistik. Upaya ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terukur dan berbasis data.
Pembahasan tersebut dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Hotel Claro Makassar pada Senin, 21 September 2026. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani data di lingkungan pemerintah daerah.
Data statistik memiliki peran penting dalam perencanaan program, penentuan prioritas pembangunan, serta evaluasi pelayanan publik. Dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih terukur.
Statistik sebagai Dasar Perencanaan
Pemerintah daerah mengelola berbagai urusan yang memerlukan informasi mengenai kondisi penduduk, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Data dari bidang-bidang tersebut dapat membantu pemerintah melihat kebutuhan yang paling mendesak serta mengukur perubahan dari waktu ke waktu.
Namun, data yang tersedia tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang tepat. Aparatur perlu memahami cara membaca angka, mengenali keterbatasan data, membandingkan indikator secara benar, dan menghubungkan hasil analisis dengan kondisi di lapangan.
Penguatan kemampuan statistik dapat membantu perangkat daerah menyusun perencanaan yang lebih berbasis bukti. Misalnya, data yang diperbarui secara berkala dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kebutuhan pelayanan tertentu dan memantau apakah intervensi pemerintah memberikan hasil.
Meningkatkan Kemampuan Aparatur
Kolaborasi dengan BPS diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai statistik. Penguatan sumber daya manusia dapat mencakup pemahaman konsep dasar, kualitas data, pengolahan informasi, interpretasi hasil, serta penyajian data yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan.
Keterampilan tersebut semakin penting ketika pemerintah menggunakan berbagai sistem digital untuk mengumpulkan dan mengelola informasi. Data dari sejumlah perangkat daerah perlu memiliki definisi dan metode pengukuran yang konsisten agar dapat dibandingkan.
Tanpa standar yang sama, angka dari satu unit kerja mungkin sulit disandingkan dengan data unit lainnya. Karena itu, koordinasi dan tata kelola data menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan berbasis data.
Aparatur juga perlu memahami bahwa statistik harus disajikan secara objektif. Data perlu mencerminkan kondisi yang diukur, disertai keterangan mengenai periode, cakupan, metode, serta keterbatasan apabila ada.
Mendukung Evaluasi Program Pemerintah
Data statistik dapat membantu pemerintah mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan menjangkau sasaran yang direncanakan. Informasi mengenai penerima manfaat, cakupan layanan, waktu pelaksanaan, dan hasil program dapat digunakan untuk melihat bagian yang sudah berjalan maupun yang masih perlu diperbaiki.
Evaluasi berbasis data juga membantu mengurangi ketergantungan pada perkiraan semata. Meskipun pengalaman petugas dan masukan masyarakat tetap penting, informasi tersebut dapat dipadukan dengan data yang terukur untuk memberikan gambaran lebih lengkap.
Dalam praktiknya, kualitas evaluasi bergantung pada mutu data yang dikumpulkan. Data yang tidak lengkap, terlambat diperbarui, atau menggunakan definisi berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur perlu diikuti perbaikan proses pengumpulan dan validasi data.
Pentingnya Keterpaduan Data
Pemerintahan berbasis data memerlukan kerja sama antardinas dan lembaga. Setiap perangkat daerah memiliki informasi sesuai bidang tugasnya, tetapi data tersebut perlu dikelola dengan tata cara yang memungkinkan pertukaran informasi secara aman dan teratur.
Keterpaduan tidak berarti semua data dapat dibuka tanpa batas. Informasi harus dikelola sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku. Pemerintah perlu membedakan data yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan data yang memerlukan pembatasan akses.
Standar metadata, pembaruan berkala, serta penanggung jawab yang jelas dapat membantu meningkatkan kualitas informasi. Dengan begitu, data tidak hanya dikumpulkan untuk memenuhi administrasi, tetapi benar-benar digunakan dalam proses perencanaan dan evaluasi.
Mengukur Dampak Penguatan Statistik
Penguatan sumber daya manusia statistik akan lebih bermakna apabila hasilnya dapat diukur. Pemerintah dapat menilai apakah kualitas data meningkat, laporan lebih konsisten, dan perangkat daerah semakin mampu menggunakan data dalam penyusunan program.
Selain itu, penyajian data yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan. Transparansi yang disertai konteks dan penjelasan memudahkan publik menilai hasil program tanpa salah menafsirkan angka.
Kolaborasi Pemkot Makassar dan BPS menjadi langkah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan data di lingkungan pemerintahan. Keberlanjutan upaya ini bergantung pada pelatihan yang sesuai kebutuhan, standar data yang konsisten, dan penggunaan informasi secara nyata dalam pengambilan keputusan.
Pos terkait
